Peran HMI menjawab tantangan. HMI Komisariat Fisipol Universitas Jember

Membakar kembali semangat kader-kader komfis:

Bakat, Intelektual, Islam

Oleh Rahmatun Nazilah

             HMI sebagai organisasi besar dan berpengaruh di Jember menghasilkan para cendekiawan muslim yang memberi sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan keumatan dan kebangsaan. Diskursus tentang HMI sejak berdiri hingga sekarang tidak pernah berhenti, ada yang mengagungkan hingga setinggi langit dan ada yang membenamkan hingga keperosok jurang terdalam. Terbukti dengan beraneka ragamnya kader-kader Hmi yang terbentuk. Dari yang sangat cinta akan HMI, acuh tak acuh dan menganggap HMI sebagai pelabuhan kedua setelah rumah dan teman-teman mereka.HMI KOMFIS sangat terkenal dikalangan jember dan memiliki brand yang bagus. Dari pengurus hingga kader-kadernya yang terlibat didalam berbagai kegiatan.

             Peningkatan kemampuan dalam mengasah intelektual sangat digenjot di komfis dengan berbagai cara seperti diskusi, diwajibkan membaca buku yang kita sukai, sharing, debate dan percakapan kecil-kecilan. Kegiatan turun temurun seperti ini sangat rutin dilakukan di rumah kami, KOMFIS. Dalam seminggu terkadang 3-4 diskusi diadakan dengan berbagai tema. Apapun yang dilakukan oleh KOMFIS baik secara organisasi maupun individu selalu menjadi pusat perhatian di kampus dan lingkungan sekitar kita. Jadi tak heran jika kader-kader KOMFIS menjadi primadona dibidangnya.

              Meskipun sampai saat ini KOMFIS masih eksis sebagai organisasi berbasis keislaman dan keindonesiaan, ternyata banyak sekali persoalan yang tengah dihadapi baik dari internal sendiri maupun dari eksternal. Maka jika diibaratkan seorang anak manusia yang berusia sekitar 67 tahun tentunya sudah menjadi seorang kakek atau nenek yang didalam tubuhnya sedang bersarang berbagai penyakit. Tentu saja agar tidak  segera ajal menjemputnya harus dilakukan diagnosa untuk melakukan pengobatan dan treatment terhadapnya.[1] Sebagai awal perjuangan, kader-kader KOMFIS harus  melakukan refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan HMI. Bahkan kader perlu melakukan otokritik terhadap HMI agar bisa terus survive dalam kondisi kontemporer ini dan dapat mengemban Mission HMI saat berkiprah di KOMFIS.

Diagnosa kondisi HMI komfis hari ini:

Prof. Agussalim Sitompul sebagai pakar sejarah HMI telah mendiagnosa kemunduran HMI secara komprehensif dalam bukunya 44 indikator kemunduran HMI.[2] Melihat keadaan komfis saat ini mengalami kelesuan yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. HMI sebagai organisasi kemahasiswaan dan keislaman kini telah mngindahkan nilai-nilai yang telah menjadi pedoman HMI yaitu Nilai Dasar Perjuangan atau NDP. Sehingga dalam menjalankan mission HMI masih terjadi timpang tindih antar kader yang satu dengan kader yang lainnya. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi komfis saat ini diantaranya adalah,

Memudarnya komitmen keislaman kader-kader komfis.

            HMI komfis mulai menghilangkan jatidirinya sebagai organisasi keislaman. Bagaimana tidak, dalam praktek keseharian ada yang meninggalkan shalat bahkan ada yang tidak shalat. Ditambah lagi semua kegiatan yang diadakan oleh pengurus lebih menekankan pada peningkatan intelektual saja. Acara-acara seperti ngaji bersama, diskusi keislaman, dan shalat berjamaah mulai sirna. Banyak kader-kader komfis yang backgroundnya dari keluarga islam merasa komfis tidak sesuai dengan yang digembar-gemborkan sebelum menjadi kader, sehingga mereka merasa enggan untuk berkontribusi di komfis. Sebenarnya kalau kader mau menghayati dan berkomitmen melakukan semua treatment untuk memperbaiki muka komfis telah tergambar dengan jelas dalam 5 kualitas insan cita HMI.      
              Kualitas insan cita HMI merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusian.[3] kalau seperti ini terus maka tidak heran kalau nanti HMI komfis  menjadi organisasi yang hanya mampu bertahan di pinggiran (Pherifery). Saat ini kader komfis dituntut untuk tidak berlindung dibalik jubah eksistensi kebesaran seniornya melainkan menciptakan kader-kader yang bisa eksis seperti seniornya agar HMI tidak lagi dikatakan kehilangan kritisismenya, tuli terhadap memory of future (cita-cita masa depan) dan mengambil sikap resists to change (menolak perubahan).[4]

Kapasitas intelektual tergeser oleh politic orientied

          Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi yaitu persoalan pengkaderan KOMFIS  tidak lagi dapat mengakar di kampus bahkan lebih ekstrim tidak diminati oleh mahasiswa karena munculnya wajah pragmatis dan hedonis. Keterlibatan kader komfis di kampus sangat minim sebagai contoh hanya satu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang dipimpin oleh kader komfis yaitu HIMAHI, dari 5 HMJ dan 8 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Fakultas. Kampus seharusnya menjadi tempat dimana HMI berada dan merupakan tempat central paling vital. Tapi, kader bagi HMI baik secara kualitas dan kuantitas merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Persoalan minimnya tingkat rekruitmen perkaderan dikampus disebabkan karena praktisi HMI cenderung politic oriented. Kader-kader komfis lebih senang berbincang bagaimana menguasai struktur pemerintahan mahasiswa ketimbang mendobrak kebekuan sistem perkuliahan di kampus. Para pengurus selalu mempresure kader-kader baru untuk merebut kekuasaan di berbagai lini bukan mendorong para kader baru untuk berkarya dan berprestasi. Sampai sat ini komfis masih belum punya treatment yang jelas untuk meningkatkan kualitas intelektual kader agar dapat mengemban mission HMI secara utuh dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

Tantangan Komfis

            Komfis dalam mengrekrut kader mengalami banyak pergolakan, dimana terdapat beraneka ragam kepribadian yang harus dipenuhi kebutuhannya agar bisa membuat kader tergugah untuk berkontribusi di komfis. Dengan demikian maka tantangan tersendiri bagi komfis untuk membangun karakter kader yang kompatibel dan mampu bersaing dengan perubahan zaman. Tak terlepas dari eadaan sosial kampus yang secara tidak langsung telah menggeser keberadaan HMI karena kurang kualitasnya kader saat ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kemampuan intelektual kader-kader komfis yang semakin surut karena masalah sosial atau belum mengetahui arah kemana yang harus dituju dan keterlibatan semua kader komfis dalam berbagai acara yang semakin lama mlempem tak tentu arahnya. Serta gagasan keislaman yang kini hanya menjadi simbol semata. 

Dobrakan Baru

            Permasalahan dan tantangan komfis saat ini perlu disikapi dengan baik dan bijaksana. Menghilangnya tradisi HMI dan punahnya kader-kader yang berintelektual tinggi serta menjunjung keislaman perlu dibenahi dengan terobosan baru.  Akan tetapi dalam mewujudkan kader komfis yang sesuai dengan tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, perlu adanya langkah strategis agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Terdapat beberapa pemikiran baru yang ingin penulis sumbangkan untuk peningkatan kader komfis yang berkualitas secara individu maupun organisasi diantaranya yaitu,

              Meningkatkan solidaritas sesama kader melalui program-program komisariat secara informal maupun nonformal untuk meningkatkan intensitas interaksi sesama kader. Seperti halnya, ngaji bersama yang dilakukan secara rutin, diskusi yang bergiliran oleh semua kader komfis, kunjungan ke rumah kader sekaligus jalan-jalan, dan kunjungan ke alumni untuk menjalin silaturrahmi dan meningkatkan gairah kader untuk mencapai goalnya dalam hidup, serta proses perkaderan yang dipikir secara matang bukan arena culik-menculik ataupun penipuan terhadap calon kader. Karena proses perkaderan merupakan jantung organisasi. Terdapat pepatah mengatakan “Tiada Solidaritas tanpa interaksi, tiada interaksi tanpa solidaritas”.[5]  Dengan demikian akan terbentuk hubungan secara horizontal, mewujudkan islam sebagai rahmatan lil’alamin. ketika satu bagian tubuh ada yang luka, yang lain akan ikut merasakan dan mengobatinya. Semua yang ada dalam komfis sudah menjadi milik bersama. Hal ini juga jelas diterangkan dalam surat Ash-Shaffat ayat 4 “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.[6]

            Kader-kader komfis juga harus “melek informasi” sehingga tidak tertinggal dengan arus globalisasi. Melek informasi berlaku untuk berbagai bidang, karena keberagaman tidak dapat selalu ditarik garis lurus. Kader-kader komfis dapat memperdalam pengetahuan yang diminatinya tanpa mengindahkan kewajiban akan informasi perkuliatan. Seperti kader yang hobby di musik, badminton, melukis, futsal, dll dapat mengikuti perkembangannya. Sehingga kader yang tidak suka dengan masalah perpolitikan tidak lantas menciutkan diri, melainkan pindah pada zona yang diminati dan sesekali harus mencoba untuk keluar dari zona sendiri untuk menyamakan diri dengan perubahan yanga ada.

            Para pengurus harus menyeimbangkan presure pengetahuan politik dan intelektual agar kader-kader komfis tidak lagi menatap dari satu kacamata saja. Keterlibatan kader-kader komfis akan bergairah ketika program yang dibuat jenius dan sesuai dengan kebutuhan individu secara berkala. Seperti halnya, acara diskusi yang dilakukan komisariat tidak melulu mengenai politik, tapi mengenai transnasionalisme budaya, pengaruh olahraga ataupun musik dalam meningkatkan peran HMI, dan masih banyak lagi. Kader-kader komfis yang tidak suka ataupun kurang minat dengan acara komfis yang diadakan oleh pengurus dapat bersikap kritis dan memberikan inovasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan. Karena kader yang kritis dan inovatif ekspentasi dari orientasi training. Sehingga seluruh kader komfis dapat berkembang sesuai dengan bakat masing-masing dan dengan tekanan yang benar-benar ganas untuk menciptakan kader berkualitas tinggi.

               Membangun nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) yang merupakan konsepsi teoritis setiap kader untuk menjalani rutinitasnya sebagai insan intelektual. Karena pemahaman secara utuh terhadapa NDP sangat berpengaruh secara praktis bagi tingkah laku kader. Pemaknaan akan dasar perjuangan tersebut memberikan konstribusi besar akan implementasi tujun HMI ditengah pergolakan zaman yang telah mempengaruhi paradigma mahasiswa dan masyarakat. Jadi sudah selayaknya HMI komfis saat ini tampil beda di tengah krusial masalah penurunan kualitas HMI komfis diberbagai lini kehidupan dengan berpegang teguh pada Alquran dan hadist. Marilah kita kembali merenung, bermuhasabah apa tujuan kita berorganisasi HMI, sudah pantaskah selama ini kita menjadi seorang muslim dan kontribusi apa yang telah kita berikan pada HMI komfis dalam meningkatkan kualitas kita sebagai kader. Hidup hanya sekali, jika tidak berkah di dunia akhirat bakal susah. Yakin Usaha Sampai, tanamkan dalam jiwa dan resapi. Maka kalian akan menemukan makna tersendiri dari tika kata ini. 
“Dalam liku-likunya himpunan ini, kita masuk kedalamnya. Dia masuk dalam diri kita, kita cinta. Karena itu kita bisa mencipta”.[7]

---

[1] Yazid, Abu bustami, 2014, HMI Masih Ada :Refleksi Para Kader, Depok:Layar Terkembang hal 70

[2] Muslim,intelektual, profesional sebuah kado milad Hmi ke-60 oleh rizky Wahyudi http://lapmi.wordpress.com/2008/02/05/muslim-intelektual-profesional/

[3] Badan pengelola Latian himpunan mahasiswa islam (BPL-HMI), 2013, Hand Out Basic Training, Jember hal 14

[4] Reposisi HMI dalam konteks kekinian oleh Eka Nada Shofa Alkahar. http://www.pelita.or.id/baca.php?id=64270

[5] Renovasi HMI di Usia 65 oleh rifki. http://kalikisantan.wordpress.com/2012/02/15/renovasi-hmi-di-usia-65/

[6] Alquran surat Ash-Shaf 61:4

[7] Djohan Effendi dan Ismed Natsir,2012, Pergolakan Pemikiran Islam: catatan Harian Ahmad Wahib,Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi hal 20

Read More

Peran dan Upaya Pemerintah Indonesia terhadap Solusi Sesuai MDG's 2015

Bentuk Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Sasaran MDG's 2015

Wildy Istimror

           Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang selalu dihadapi oleh manusia karena bersifat multidemensional, yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Bagi mereka kalangan miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanyastruktur sosial yang timpang akhirnya memunculkan kondisi yang sering disebut oleh para ahli sebagai berbagai bentuk kemiskinan yang ada yaitu  kemiskinan struktural, kemiskinan relativ dan absolut.

Persoalan itu justru akan membuat masa depan indonesia menjadi suram, karena itu perlu dirumuskan sebuah model pembangunan untuk menyongsong kehidupan indonesia lebh baik. Sehingga indonesia ikut andil dalam penandatanganan Deklarasi milenium dengan PBB terkait pengentasan kemiskinan melalui sasaran tujuan MDGs 2015.

             Sedangkan menurut Schiller (1979),  kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Pendapat sama diungkapkan oleh salim dalam Ala (1981: 1-3) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurang nya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok[1].

Menurut hasil survei BPS, penduduk miskin di perkotaan terbanyak berada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sementara penduduk miskin di pedesaan terbanyak di Pulau Maluku dan Papua. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang sedikit berpenduduk miskin. Secara rinci BPS mencatat  selama periode September 2013 hingga maret 2014 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari sekitar 10,68 juta orang  menjadi sekitar 10,51 juta orang. Sementara masyarakat miskin di daerah pedesaan turun dari 17,92 juta orang menjadi sekitar 17,77 juta orang[2].

             Pencapaian tujuan MDGs yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama oleh pemangku kepentingan di setiap kota dan kabupaten. Pada tingkat Nasional, dengan usaha yang lebih keras, indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015.

Regulasi 

             Penanggulangan kemiskinan merupakan amanah dari undang-undang dasar 1945 yang terus dilaksanakan oleh pemerintah yang bersama-sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil mulai dari LSM, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi di bidang manapun. Hal itu adalah bagian dalam pencapaian dari kebijakan pemerintah dalam memenuhi kesepakatan global dalam pencapaian tujuan dari MDGs tahun 2015 

           Dalam mendukung agenda untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.

             Pengaturan terkait penangulangan kemiskinan dan kelaparan ini sesuai dengan yang termuat dalam amanat pembukaan dan pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tujuan bernegara kita yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Denga itu, pemerintah sangat mendukung dalam pengentasan kemiskinan yang mana ingin berekspetasi pada tahun 2015 kemiskinan menjadi turun dengan prosentase yang besar atau menghilangkan kemiskinan, namun hal itu menjadi sesuatu yang mustahil karena pengentasan kemiskinan tidak melakukan secara partispatoris yang mengikutsertakan dalam andil perencanaan dan pengelolaan hidup yang secara mandiri bisa mereka kembangkan.

  Analisis terkait kebijakan dalam Penanggulangan kemiskinan sesuai sasaran MDGs 

           Kepala BPS, Suryamin menambahkan penduduk miskin di Indonesia hasil survei hingga Maret 2014, menurun “Pada bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang,  bila dibandingkan dengan September 2013 terjadi penurunan dari 28,60 juta orang, dan persentasenya juga menurun dari 11,46 menjadi 11,25 persen,” jelasnya[3]. 

            Permasalahan kemiskinan ditimbulkan oelh berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, dsb. Menurut penulis, dalam aspek sasaran MDGs 2015 ini perkembangan kemiskinan masih tergolong berjalan lambat. Salah satu faktor dominan adalah penurunan tingkat kemiskinan sudah mendekati daerah-daerah intu, yaitu kondisi yang penuh kendala. Misalnya saja kondisi pada orang cacat, lanjut usia, rasa malas akan minset (pola pikir) akan sesuatu hal dan kerentanan lainnya. Selain itu lokasi akses yang sulit dijangkau menjadi kendala bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pihak lain atau bagi pemerintah dalam melaksanan intervensi pembangunan. Diluar jawa banyak pulau-pulau terpencil, sehingga melaksanakan pembangunan infrastruktur akan sangat mahal. Daerah semacam hal itu kurangnya mendapat pelayanan yang terkait dengan kesejahteraan yang akhirnya sulit berkembang. 

             Penanggulan kemiskinan yang ditargetkan pada Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia pada 2015 terancam gagal jika tidak ada terobosan dari pemerintah baru untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun depan.

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010                       

            Ancaman tersebut ditunjukkan dengan melambatnya capaian beberapa indikator yang menjadi sub bagian tujuan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan – satu dari tujuan MDGs yang menjadi komitmen Indonesia bersama dunia untuk menyejahterakan rakyat. Hasil penelusuran Bisnis pada website resmi sekretariat MDGs Indonesia, didapatkan adanya tren perlambatan perbaikan presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan. (lihat tabel)

Utusan Presiden untuk Millenium Development Goals Nila Moeloek mengungkapkan tercapainya proporsisi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1 per kapita paer hari memang tidak menggambarkan realitas kemiskinan sudah membaik karena penduduk yang hidup di bawah kemiskinan masih jauh dari target 7,55% pada 2015 sementara pada 2013 baru tercapai 11,47%.

Pemerintah telah menetapkan prioritas kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu menjadi 8-10% pada akhir than 2014. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai tugas dan fungsinya, maka telah dipersiapkan dengan koordinasi kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring dan evaluasi dan pelaoran pelaksanaan kegiatan terkait bidang penanggulangan kemiskinan. Walaupun secara grafik angka kemiskinan mengalami penurunan, tapi tiap tahunnya hanya terjadi pada sebesar 0,6 persen, Kecenderungan ini harus cermat diamati bersama dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

 Program dan Peran Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan

           Dalam melihat peningkatan kesejahteraan rakyat, indonesia sudah mengklasifikasikan melalui indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sebuah instrumen dari UNDP dalam mengukur tingkat perkembangan Kemajuan pembangunan Manusia sebagaimana terdapat 3 faktor dalam mengukur kemiskinan yaitu 1. Usia Harapan Hidup, Tingkat partisipasi pendidikan dan pendapatan perkapita.

     Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Pemerintah meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat pada Hari Senin (3/11) di lima Kantor Pos di Jakarta, termasuk Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati.

Dalam peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai sasaran dari MDGs ada beberapa program dan kebijakan, diantaranya :

           Secara bertahap pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

          Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menjelaskan bahwa pada tahap awal ini pemerintah membagikan KKS, Kartu HP, KIP, dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu. Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas.

             Pada tahun 2014 ini, pihak pemerintah telah melakukan terobosan dalam peranannya untuk menanggulangi kemiskinan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Indonesia mempunyai ekspektasi dalam menurunkan prosentasi kemiskinan dan kelaparan yang ada.

2.   Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus yang perlu diberikan adalah pada: (i) perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (ii) pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; (iii) peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial dan (iv) perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.

          Kemiskinan merupakan meta masalah (masalah di atas segala masalah), sehingga untuk mengatasinya harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh masalah pada tingkat di bawahnya (low level problem), seperti masalah kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan dan nutrisi, air bersih dan sanitasi, akses permodalan, ketersediaan infrastuktur, dampak perubahan cuaca dan bencana alam, konflik dan kekerasan, stabilitas keamanan, korupsi, bad governanceyang mengakibatkan misalokasi sumber daya alam dan ketidak-adilan sosial, kepemilikan aset produksi, nilai tukar petani/nelayan, angka kelahiran yang tinggi.

            Strategi besar Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan Four Track Strategy, yaitu: pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Strategi 4-jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi. Agenda besar pembangunan nasional tersebut telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014. 

 Hal ini dipertegas kembali dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP 2013 yang mengangkat tema “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.

Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1.      Klaster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

2.      Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.

3.      Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui pembagian klaster bertingkat tersebut diharapkan kelompok keluarga miskin yang awalnya menjadi penerima program klaster 1 akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya naik kelas menjadi penerima program klaster 2 untuk terus memperbaiki kehidupannya hingga mampu memanfaatkan program klaster 3 dan akhirnya diharapkan dapat keluar dari jeratan masalah kemiskinan. Untuk memperkuat strategi 3 klaster tersebut, Pemerintah sejak tahun 2011 meluncurkan Klaster Keempat yang terdiri dari Program Rumah Murah, Transportasi Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, serta Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

Kesimpulan

            Kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanyastruktur sosial yang timpang akhirnya memunculkan kondisi ketimpangan dan masalah sosial. Kompleksitas anatomi kemiskinan tersebut menyebabkan permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi semata, namun sangat terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam suatu komunitas, sehingga pengentasan kemiskinan bersifat multi-dimensi dan memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar Sektor dan antar Regional. 

           Dalam mencapai sasaran tujuan MDGs yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama oleh pemangku kepentingan di setiap kota dan kabupaten. Pada tingkat Nasional, dengan usaha yang lebih keras, indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015. Keikutsertaan ini harusnya di ambil oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya dan kesadaran masyarakat sendiri.

            Strategi besar Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan Four Track Strategy, yaitu: pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Strategi 4-jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi.

          Hal ini di dukung dalam peraturan pemerintah indonesia dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan dalam sasaran MDGs yang pemerintah indonesia menerbitkan peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan yang termuat pada pasal-pasal di dalam UUD 1945.

  

Daftar Pustaka

Soetrisno R. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan kemiskinan. Philosophy Press; Yogyakarta

Suparlan P. 1995. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia; Jakarta

Laksono, Agung. 2013. Menuju Indonesia Emas; Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera. Perpustakaan Nasional RI; Jakarta

Internet

Kementrian Luar Negeri. http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=8&l=id. Diakses 11 oktober 2014

Kompasiana. http://sosbud.kompasiana.com/2013/08/07/mdgs-dan-kemiskinan-di-indonesia-579741.html. diakses 11 oktober 2014

Kurniawan Agung. Bisnis.com. KEMISKINAN: Target MDGs 2015 Terancam Gagal. Kamis, 16 Oktober 2014

---

[1] Soetrisno R. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan kemiskinan. Philosophy Press; Yogyakarta. H 19-20

[2] http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html. di akses 11 november 2014

[3] http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html. di akses 11 november 2014

Read More